On Track, Setiap Tahun Fasha Sukses Bawa Pemkot Jambi Perkuat Kualitas SAKIP

Kembali Terima SAKIP AWARD Dari Menpan RB

BATAM – Pemerintah Kota Jambi kembali berhasil mempertahankan nilai B, atas laporan akhir evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019, dengan skor penilaian yang meningkat lebih tinggi dibanding SAKIP Tahun 2018, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah I Tahun 2019, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/02).

Dalam acara apresiasi tersebut, Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, menerima langsung hasil evaluasi SAKIP dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo.

Penyerahan SAKIP Wilayah I tersebut meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Menpan RB RI menyampaikan bahwa, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap pemerintah daerah, tidak hanya diperuntukan bagi kepentingan daerah itu sendiri, melainkan juga harus dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output. 

“Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Seusai menerima apresiasi tersebut, kepada sejumlah awak media, Wali Kota Syarif Fasha menyampaikan bahwa pihaknya (Pemkot Jambi-red), terus berupaya meningkatkan kualitas SAKIP yang fokus pada pencapaian prioritas pembangunan Kota Jambi, melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.

“Kita serius dalam upaya peningkatan kualitas SAKIP melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah. Orientasi kinerja kami tidak lagi sekedar bekerja dalam membuat laporan atau sekedar hanya menyerap anggaran, namun bagaimana menciptakan multiplier effect bagi kemajuan kualitas hidup masyarakat, dimana hasil pembangunan dan kinerja Pemkot Jambi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Fasha.

Fasha pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP Kota Jambi, sehingga tahun depan akan meraih hasil .
maksimal dan paripurna dengan nilai A.

“Kami akan mengejar prestasi untuk bisa meningkatkan dari B ke BB atau A nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan kami akan lebih baik ke depan nantinya. Terima kasih kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Jambi yang sudah bekerja keras, mempertahankan nilai B dan memperbaiki nilai kita. Kita kejar untuk kedepannya lebih baik lagi,” pungkas Wali Kota Jambi dua periode itu.

SAKIP yang merupakan hasil akhir dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) di Kota Jambi, selama ini dinilai cukup baik oleh pemerintah pusat dalam hal komitmen penguatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan. Bagaimana tidak, Pemkot Jambi telah menciptakan sistem akuntabilitas kinerja yang telah terintegrasi, dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang telah memanfaatkan sistem berbasis informasi yang selama 3 tahun terakhir telah mendapatkan pendampingan dari BPKP Perwakilan Jambi.

Sebagaimana diketahui, determinasi Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME selama ini dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, juga dinilai telah sukses membawa Kota Jambi memasuki era baru yang makin baik. Selain bertabur prestasi, aspek tata kelola keuangan juga telah menunjukkan konsistensinya.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah, telah mampu dipertahankan berturut-turut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat terwujud berkat kerja keras, kerjasama dan kekompakan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi dalam setiap level, yang telah mengakar dan terbangun solid selama ini.

Dalam era keterbukaan informasi dan teknologi saat ini, Pemkot Jambi juga telah melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD, yang meliputi, mengawal proses perencanaan dengan menitik beratkan kepada pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah dan juga sasaran strategis Perangkat Daerah, dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Wali Kota Fasha juga telah membuktikan komitmennya untuk mengutamakan prioritas penghematan anggaran belanja pemerintah melalui pemangkasan program-program pembangunan (money follow program), yang kurang terukur dan tidak tepat sasaran.

Tercatat, Pemkot Jambi telah memangkas program dari 300 program menjadi hanya 61 program sejak Tahun 2014 dan berfokus pada program-program yang prioritas dan berdampak besar bagi masyarakat.

Tidak hanya melakukan simplifikasi program, dirinya juga melakukan upaya-upaya besar lainnya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran seperti dengan memotong anggaran perjalanan dinas dan kegiatan kegiatan yang tidak terlalu berorientasi kepada outcome, seperti penghapusan belanja honor pegawai, untuk kegiatan yang merupakan tugas fungsinya, melakukan integrasi sistim informasi pengelolaan pembangunan daerah (e-planning, e-budgeting, e-monitoring-red), sehingga akurasi, validitas dan kehandalan informasi penggelolaan keuangan dan hasil-hasilnya dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan.

Pemkot Jambi juga terus memantapkan sistim evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan mengoptimalkan hasil dengan melaksanakan secara konsisten berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan, termasuk penguatan fungsi pengawasan dan APIP.

Salain itu, upaya peningkatan efektifitas pembangunan dan pencapaian hasil-hasilnya juga harus dilakukan dengan mengimplementasikan konsep smart city yang mengedepankan kearifan lokal.

“Bagi saya, konsep smart city ini tidak selalui terkait dengan computerized, IT, kajian yang besar, dan anggaran besar. Tapi bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mengedepankan kearifan lokal serta menyesuaikan dengan kemampuan penerimaan masyarakat, yang tentunya berbeda antara satu kota dengan kota yang lainnya. Untuk itu kepemimpinan di daerah harus berupaya menciptakan terobosan dan inovasi-inovasi untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan juga kesejahteraannya,” tutur Fasha.

Menurut Fasha, penggunaan IT menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat kemajuan masyarakat yang cukup pesat di era digitalisasi sekarang ini, seperti untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, pelayanan di kecamatan, penyelenggaraan perhubungan dan lalu lintas, pengaduan masyarakat dan tentunya pengelolaan administrasi pemerintahan umum sesuai dengan kemampuan daerah.

Sejalan dengan itu, kata Fasha, dalam proses pembangunan pemerintah juga harus melibatkan peran sektor swasta serta juga membangun kerjasama antar daerah/lembaga. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah harus melakukan inovasi-inovasi daerah yang tentunya akan menjadi bagian penting dalam praktek penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik, yang sejalan dengan program Nasional yakni One Agency One Innovation.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *