Fasha Apresiasi Masukan Kemas Faried Terkait Optimalisasi CSR Bank Jambi dan Pembentukan BUMD

SEPUTARJAMBI.COM – DPRD kota Jambi mengadakan paripurna jawaban Walikota Jambi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda), Senin (22/2/2021).

Tiga Ranperda itu yakni pertama tentang pengelolaan barang milik daerah, kedua tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kota Jambi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Dan ketiga tentang pembentukan Kelurahan kenali kecil, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Pinang Merah, Kelurahan Talang Gulo, Kelurahan Kenali Asam, Kelurahan Bakung Jaya dan penyesuaian wilayah kecamatan Pasar dan wilayah kecamatan Jelutung.

Saat pimpinan paripurna DPRD kota Jambi Putra Absor Hasibuan hendak menutup rapat, anggota fraksi Golkar Kemas Faried Alfarelly mendadak interupsi.

Kemas Faried Alfarelly meminta kepada Walikota Jambi Sy Fasha agar Bank Jambi mengoptimalkan dan meningkatkan dana CSR bagi UMKM di kota Jambi, serta mempercepat pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD).

Faried beralasan bahwa peningkatan dana CSR bagi UMKM dirasa penting. Terlebih di masa pandemi covid 19 ini diharapkan ketahanan pangan keluarga dapat dipertahankan.

“Izinkan Kami beri masukan atau saran untuk eksekutif, bisa sebagai catatan. Pertama terkait dengan optimalisasi CSR pada bank 9 Jambi. Kami berharap kepada pemerintah kota Jambi, khususnya Bapak Walikota dapat menekankan. Selain daripada peningkatan penanganan covid, juga CSR tersebut dapat diberikan kepada peningkatan atau pengembangan usaha kecil menengah, Bapak Walikota.”

“Karena kondisi masyarakat sekarang, terkait UMKM ini harus kita perhatikan guna ketahanan keluarga,” pinta Faried saat interupsi.

Dirinya juga menyinggung tata kelola kawasan wisata Danau Sipin. Ia mengusulkan, ke depan Danau Sipin dikelola BUMD yang nanti bakal dibentuk. Progres pembentukan BUMD pun ditanyakannya.

“Pada periode tahun 2020 kita sudah mengesahkan Perda terkait badan usaha milik daerah. Di sini Kami ingin mempertanyakan progresnya, karena kondisi PAD ini banyak muaranya yang bisa kita manfaatkan. Pertama, tata kelola rest area yang sampai hari ini carut-marut itu akan menimbulkan masalah.”

“Kami harap BUMD itu sudah segera terbentuk, pengelolaan parkir yang kemarin sempat menjadi viral dan isu dengan adanya tarif sampai Rp10.000 menjadi tamparan bagi kami anggota DPR Dapil 3.”

“Kemudian yang terakhir juga jaringan gas itu juga Kami minta ketika BUMD terbentuk untuk diambil alih. Sehingga pendapatan daerahnya bisa untuk kota Jambi. Begitu juga aset-aset yang memiliki pemerintah kota Jambi ini, banyak sekali yang dapat jadi PAD. Contohnya penyewaan gedung serbaguna, kemudian tata kelola parkir ini kalau bisa diambil alih,” pungkas Faried.

Putra Absor pun memberikan kesempatan kepada Fasha untuk menanggapi interupsi Faried tersebut.
Menurut Fasha, pihaknya tetap berkomitmen dalam memperhatikan UMKM melalui dana CSR Bank Jambi.

“Terkait optimalisasi CSR bank Jambi, kami setuju dan bahwasanya salah satu penekanan. Sebetulnya dari bank Jambi tidak mempermasalahkan, karena dia memberikan dana yang bisa digunakan untuk kepentingan apapun.”

“Tetapi memang kita pemerintah sudah membuat kisi-kisi nya, ada sembilan penggunaan CSR, salah satunya UMKM. Selama ini memang bank Jambi banyak membantu pembuatan gerobak-gerobak dan lain sebagainya. Nanti bisa kita tingkatkan kembali setelah pandemi ini nanti,” jelas Fasha.

Kemas Faried Alfarelly.
Kepada wartawan usai paripurna, Fasha mengatakan pembentukan BUMD yang ditanyakan Faried segera dibentuk. Saat ini, tambah Fasha, pihaknya tengah mengurus legalitasnya di Kemenkum HAM Jambi.

“Terkait BUMD yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan Bapak Kemas Faried dari Fraksi Golkar sejauh mana report daripada BUMD yang sudah dibentuk. Tadi kami sampaikan bahwa saat ini Kami sedang dalam proses pengajuan nama yaitu nama direksi dan komisaris ke Kemenkumham. Setelah itu akan ada pengesahan,” jelas Fasha didampingi Faried.

“Pengesahan ini biasanya kalau menurut jadwal dari mereka itu dari Kemenkumham kemungkinan di bulan Maret, bisa di awal atau di akhir bulan. Tapi tanpa ada pengesahan itu maka BUMD belum bisa melakukan kegiatan apapun.”

“Tetapi kami tidak menunggu itu, kami sudah mempersiapkan kor-kor bisnisnya. Seperti misalnya terkait dengan pengelolaan jargas nantinya di dalam kota akan diambil alih BUMD. (Dari) JII diambil alih oleh PT Siginjei Sakti, karena itu sudah sesuai dengan kesepakatan PKS awalnya.”

“Kemudian juga termasuk pengelolaan kawasan ekowisata Danau Sipin yang saat ini belum ada pengelolanya, mungkin akan dikelola oleh BUMD. Jadi semua pelaku-pelaku usaha seperti masyarakat yang melaksanakan misalnya ketek dan lainnya harus bergabung dengan BUMD. Dan BUMN yang akan mengawasi, membina dan melaksanakan untuk kawasan ini nantinya.”

“Kemudian corbisnis lain juga saran dari pemeriksa juga UPCA PU juga nanti akan dikelola oleh BUMD dan banyak lainnya. Termasuk taman-taman hutan kota Muhammad Sabki dan lain sebagainya,” tutup Fasha. (jm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *