SEPUTARJAMBI.COM – Data untuk tenaga pendidik atau guru SD dan SMP di kota Jambi masih sangat kurang. PDikarenakan jumlah guru yang pensiun sangat banyak dibandingkan penerimaan guru.
Tenaga pendidik kepala sekolah untuk tingkat SD masih kurang dan juga ada persyaratan. Pada waktu yang lalu diadakan lagi seleksi bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan sekolah penggerak, tetapi masih kurang juga stok untuk tenaga guru SD.
“Karena jumlah pensiun dengan jumlah stok yang ada ini tidak berimbang, yang pensiun itu banyak sekali. Satu tahun itu bisa 300 guru yang pensiun. (Sementara) penambahan dari pemerintah pusat pun sangat minim,” ungkap Fasha pada saat selesai upacara Hardiknas di lapangan kantor Walikota Jambi, Selasa (31/5/2022).
Pemerintah pusat telah membuka kran penambahan lewat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun belakangan, upaya yang dilakukan pemerintah pusat itu mendapat penolakan dari daerah. Salah satunya pemerintah kota Jambi. Pasalnya, pemerintah daerah dibebankan untuk menganggarkan gaji PPPK tersebut.
“P3K juga dulu dijanjikan kepada kita banyak tetapi ternyata di ujung pada saat pendaftaran, komitmen pemerintah pusat berubah. Yang tadinya penggajian dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi dibebankan kepada APBD. Kita tidak mampu, karena membutuhkan dana yang sangat besar. Ratusan miliar.”
“Kami menghimbau juga kepada pemerintah pusat, apabila P3K ini harus dilakukan, harus dibayarkan oleh APBD, berikan kami kewenangan untuk menyeleksi ini semua. Karena kami punya prioritas bagaimana P3K kami, honor-honor kami di daerah ini bisa kami angkat menjadi P3K dengan seleksi yang terbatas, dengan seleksi yang minim.”
“Yang dikhawatirkan pada saat dibuka oleh pusat, takutnya nanti tenaga horror daerah lain masuk ke kota Jambi. Masa kami harus bayar pakai APBD, kan tidak adil. Kami minta kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan juknis terkait P3K. diberikan kewenangan untuk mengangkat honor kami, karena itu menggunakan APBD kami.” ( Omk)
About Post Author
